• slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg

Profil Pengadilan Negeri Tanjungpandan

 

 

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Tanjungpandan


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN


 

KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK 3 ORANG WAKIL KETUA MPR

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH melantik dan memandu sumpah 3 (tiga) orang Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat pada hari Senin, 26 Maret 20...


Selengkapnya...

LELANG BARANG 2018

Tanjungpandan - Berdasarkan keputusan kepala badan urusan administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42/BUA/PL.07/02/2018 tanggal 07 Februari 2018 tentang Persetujuan Penjualan Barang Mili...


Selengkapnya...

Rapat Rutin Bulan April 2018

Tanjungpandan - Dengan dihadiri oleh segenap pejabat baik struktural maupun fungsional dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, rapat rutin bulan April 2018 diselenggarakan pada hari...


Selengkapnya...

Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan dari BAWAS Mahkamah Agung RI

Tanjungpandan - Dalam rangka menjalankan tugasnya di bidang Pengawasan, Tim Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung RI mengadakan kunjungan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan selama 1 minggu. Kegia...


Selengkapnya...

LELANG PENGADAAN POSBAKUM

Tanjungpandan - Pokja 3 Pengadaan Jasa Konsultasi, Perencanaan, Pembagunan, Pengawas bangunan / gedung serta jasa lainnya, Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Peradilan Bangka Belitung pada Pen...


Selengkapnya...

Sosialisasi Pengisian e-Filing dari Kantor Pajak Pratama Tanjungpandan

Tanjungpandan - Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Ta...


Selengkapnya...

HUT RI 2015Tanjungpandan, 17 Agustus 2017.

MERDEKA.... Upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke- 72 berlangsung tertib dan khidmat di halaman gedung Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Bapak Hari Supriyanto, SH., MH. bertindak selaku inspektur upacara dan petugas upacara dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Tujuh puluh dua tahun Indonesia Merdeka adalah rahmat tak ternilai dari Allah Yang Maha Kuasa. Kita meyakini sebagaimana para Bapak dan Ibu Bangsa Indonesia meyakini, bahwa Indonesia Merdeka adalah suatu jembatan emas untuk mewujudkan semua harapan berbangsa dan bernegara, yakni: memiliki Indonesia yang “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dengan semangat kemerdekaan RI yang ke-72, mari kita sinergikan visi dan misi Mahkamah Agung untuk menciptakan peradilan yang agung. Semoga ini akan menjadi pemicu bagi seluruh warga Pengadilan seluruh indonesia dan khususnya Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mencapai hal tersebut.

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Statistik Pengunjung

123768
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
155
149
817
122325
2986
83300
123768
IP Anda : 54.224.151.24
2018-05-23 17:33