• slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg
  • slide_siwas3.jpg

Profil Pengadilan Negeri Tanjungpandan

 

 

MA Umumkan Seleksi Penerimaan CPNS 2018

Jakarta-Humas, Rabu 19 September 2018. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Apa...


Selengkapnya...

Live Streaming Peresmian 85 Pengadilan Baru di Pengadilan Negeri Tanjungpandan B...

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Access to Justice), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H meresmikan operasi...


Selengkapnya...

Penandatanganan Pakta Integritas serta Sosialisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam Rap...

Tanjungpandan - Bertempat di Ruang Sidang Utama, pada hari Selasa 8 Januari 2019 dimulai pkl. 08.30 WIB, dilaksanakan penandatanganan pakta integritas yang diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat Fungsi...


Selengkapnya...

LELANG BARANG 2018

Tanjungpandan - Berdasarkan keputusan kepala badan urusan administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42/BUA/PL.07/02/2018 tanggal 07 Februari 2018 tentang Persetujuan Penjualan Barang Mili...


Selengkapnya...

PENGUATAN INTEGRITAS DAN KOMPETENSI HAKIM UNTUK MEWUJUDKAN VISI BADAN PERADILAN ...

Jakarta – Humas : Putusan hakim harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setelah itu kepada bangsa negara dan masyarakat, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, oleh...


Selengkapnya...

MAHKAMAH AGUNG MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN DAN ADDENDUM NOTA KESEPAHAMAN DEN...

Jakarta-Humas: Dalam rangka mengimplementasikan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Persidan...


Selengkapnya...

lelang2Tanjungpandan - Pokja 3 Pengadaan Jasa Konsultasi, Perencanaan, Pembagunan, Pengawas bangunan / gedung serta jasa lainnya, Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Peradilan Bangka Belitung pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan akan melaksanakan seleksi ulang atas E-Seleksi Sederhana, Metode Satu Sampul, dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang secara elektronik sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan tahun 2018
Lingkup pekerjaan :

 

1. Pemberian Informasi,konsultasi,atau advis hukum
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
3. Penyediaan Informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum

sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. 

Nilai total HPS : Rp. 59.105.200,00 ( Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Dua Ratus Rupiah )

Sumber pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2018, Petikan DIPA Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: SP.DIPA-005.03.2.400601/2018 tanggal 05 Desember 2017, MAK: 1049.003.051.522131

2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan.

3. Pelaksanaan Pengadaan
Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat website LPSE: http://www.lpse.mahkamahagung.go.id

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
Dapat dilihat pada website LPSE: http://www.lpse.mahkamahagung.go.id

5. Dokumen Pengadaan diambil dalam bentuk softcopy melalui aplikasi SPSE.

 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.


Pangkalpinang, 24 Maret 2018

 

Attachments:
Download this file (pengumuman ulang seleksi sederhana posbakum pn tanjungpandan.pdf)POSBAKUM[Pengumuman Pengadaan POSBAKUM]264 kB

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Putusan Terbaru

Statistik Pengunjung

298012
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
291
607
3039
291010
12172
22037
298012
IP Anda : 54.209.202.123
2019-01-18 13:04