• slider_ecourt.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg
  • slide_siwas3.jpg

Profil Pengadilan Negeri Tanjungpandan

 

 

MA Umumkan Seleksi Penerimaan CPNS 2018

Jakarta-Humas, Rabu 19 September 2018. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Apa...


Selengkapnya...

Live Streaming Peresmian 85 Pengadilan Baru di Pengadilan Negeri Tanjungpandan B...

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Access to Justice), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H meresmikan operasi...


Selengkapnya...

Zona Integritas

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN KELAS II Dokumen Terkait Pembangunan Zona I...


Selengkapnya...

Nonton Bareng Live Streaming Penyampaian Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung di ...

Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Tanjungpandan bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpandan menyaksikan penyampaian Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung yang disiarkan secara langsung pada ...


Selengkapnya...

LELANG BARANG 2018

Tanjungpandan - Berdasarkan keputusan kepala badan urusan administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42/BUA/PL.07/02/2018 tanggal 07 Februari 2018 tentang Persetujuan Penjualan Barang Mili...


Selengkapnya...

PENGUATAN INTEGRITAS DAN KOMPETENSI HAKIM UNTUK MEWUJUDKAN VISI BADAN PERADILAN ...

Jakarta – Humas : Putusan hakim harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setelah itu kepada bangsa negara dan masyarakat, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, oleh...


Selengkapnya...

LV

Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Tanjungpandan bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpandan menyaksikan penyampaian Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung yang disiarkan secara langsung pada channel Youtube Mahkamah Agung.

Dalam acara tersebut Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan sepanjang tahun 2018 Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 16.911 dari 17.638 perkara atau 96,33% secara tepat waktu dalam jangka waktu satu sampai tiga bulan.

Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 pada Sidang Pleno Mahkamah Agung RI 2019 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu (27/2/2019),  Ia mengatakan, hanya 3,67% perkara yang diputus dalam jangka waktu di atas tiga bulan. MA Telah Putus 16.911 Perkara Tepat Waktu.

Pada 2018 Mahkamah Agung menetapkan target penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 75%.

Ia mengatakan, oleh karena itu MA berhasil melampaui semua target yang ditetapkan dan memecahkan rekor pada tahun 2017.

“Tahun 2018 Mahkamah Agung berhasil melampaui semua target yang telah ditetapkan bahkan memecahkan rekor yang dicetak pada tahun sebelumnya," pungkasnya.

Hatta Ali juga menjelaskan capaian tersebut menunjukan semua parameter pengukuran kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung, yakni jumlah perkara yang diputus,  jumlah sisa perkara, rasio produktivitas memutus perkara, jumlah perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu (on time case processing), jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju, dan rasio penyelesaian perkara (clearance rate), melampaui semua target yang ditetapkan.

Penyampaian Laporan Akhir Tahun MA ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, dan sejumlah Menteri yakni Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
Selain itu hadir juga para Ketua Mahkamah Agung Negara-negara sahabat yakni Ketua Mahkamah Agung Singapura Yang Mulia Sundaresh Menon, Ketua Mahkamah Federal Malaysia Yang Mulia Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum dan Ketua Mahkamah Agung Belanda Yang Mulia Maarten Feteris beserta Wakil Ketua Mahkamah Agung dari Kerajaan Qatar, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Sudan, dan Para Hakim Agung dari Kerajaan Bahrain.

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Statistik Pengunjung

403084
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
63
162
794
400946
7215
26182
403084
IP Anda : 54.198.92.22
2019-03-22 11:10