• slider_ecourt.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg
  • slide_siwas3.jpg

Profil Pengadilan Negeri Tanjungpandan

 

 

MA Umumkan Seleksi Penerimaan CPNS 2018

Jakarta-Humas, Rabu 19 September 2018. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Apa...


Selengkapnya...

Live Streaming Peresmian 85 Pengadilan Baru di Pengadilan Negeri Tanjungpandan B...

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Access to Justice), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H meresmikan operasi...


Selengkapnya...

Zona Integritas

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN KELAS II Dokumen Terkait Pembangunan Zona I...


Selengkapnya...

Nonton Bareng Live Streaming Penyampaian Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung di ...

Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Tanjungpandan bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpandan menyaksikan penyampaian Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung yang disiarkan secara langsung pada ...


Selengkapnya...

LELANG BARANG 2018

Tanjungpandan - Berdasarkan keputusan kepala badan urusan administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42/BUA/PL.07/02/2018 tanggal 07 Februari 2018 tentang Persetujuan Penjualan Barang Mili...


Selengkapnya...

PENGUATAN INTEGRITAS DAN KOMPETENSI HAKIM UNTUK MEWUJUDKAN VISI BADAN PERADILAN ...

Jakarta – Humas : Putusan hakim harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setelah itu kepada bangsa negara dan masyarakat, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, oleh...


Selengkapnya...

Tanjungpandan - Bertempat di Ruang Sidang Utama, pada hari Senin 11 Februari 2019 dimulai pkl. 08.30 WIB, dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK & WBBM pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, serta pegawai Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Acara dipandu oleh Bpk. Hari Supriyanto, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Pencanangan Zona Integritas memiliki arti penting bagi seluruh pejabat maupun pegawai karena merupakan sebuah komitmen bersama dengan menunjukan itikad baik untuk bertanggungjawab dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada top manajemen yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. Peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang  merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. K/L/Pemda yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi K/L/Pemda yang berpredikat ZI mewujudkan komitmen pencegahan  korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan K/L/Pemda yang bersangkutan.

Permenpan 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tidak mengatur bagaimana pembentukan Zona Integritas. Permenpan tersebut hanya mengatur bagaimana menjadi WBK/WBBM, seolah dengan menjadi WBK/WBBM maka Zona Integritas telah terbentuk dan Zona Integritas cukup dengan pencanangan.

Maka dari itu Pengadilan Negeri Tanjungpandan mulai dengan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK & WBBM.

 

 

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Statistik Pengunjung

403094
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
73
162
804
400946
7225
26182
403094
IP Anda : 54.198.92.22
2019-03-22 11:20