• slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_sipp.jpg
  • slide_siwas3.jpg

Profil Pengadilan Negeri Tanjungpandan

 

 

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Tanjungpandan


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN


 

PENGUATAN INTEGRITAS DAN KOMPETENSI HAKIM UNTUK MEWUJUDKAN VISI BADAN PERADILAN ...

Jakarta – Humas : Putusan hakim harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setelah itu kepada bangsa negara dan masyarakat, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, oleh...


Selengkapnya...

MA Umumkan Seleksi Penerimaan CPNS 2018

Jakarta-Humas, Rabu 19 September 2018. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Apa...


Selengkapnya...

Live Streaming Peresmian 85 Pengadilan Baru di Pengadilan Negeri Tanjungpandan B...

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Access to Justice), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H meresmikan operasi...


Selengkapnya...

Persiapan Pemeriksaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Tanjungpandan - Dalam rangka menyambut kunjungan dari Tim Pemeriksa dari Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang dijadwalkan pada tanggal 12-13 Desember 2018, maka Bpk. Hari Supriyanto, SH, MH memimp...


Selengkapnya...

LELANG BARANG 2018

Tanjungpandan - Berdasarkan keputusan kepala badan urusan administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42/BUA/PL.07/02/2018 tanggal 07 Februari 2018 tentang Persetujuan Penjualan Barang Mili...


Selengkapnya...

Layanan Publik

Tanjungpandan - Dalam rangka memberikan layanan prima terhadap para pencari keadilan, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan menyediakan beberapa jenis layanan utama sebagai komitmen bersama dari seluru...


Selengkapnya...

1

Manggar - Menindaklanjuti surat permintaan dari Pemerintah Belitung Timur No. 331.1/1062/POLPP/III/2018 tanggal 16 November 2018, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengadakan razia kelengkapan identitas diri berupa KTP pada hari Kamis, 22 November 2018. Razia berlangsung di Taman Kota Manggar yang dibantu oleh aparat dari Satpol PP Belitung Timur. Sedangkan proses sidang tilang diadakan di Kantor Kecamatan Manggar. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan menunjuk Bpk. Syaeful Imam, SH sebagai hakim dan Bpk. Egi Desika, SH sebagai Panitera Pengganti (PP) untuk sidang tilang di tempat yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan tersebut.

Kegiatan yang berlangsung selama sekitar 1 jam ini berhasil menjaring 42 warga Indonesia dan 1 warga asing yang diketahui tidak membawa identitas berupa KTP. Adapun denda atas warga Indonesia adalah sebesar Rp 50.000,- dan Rp 100.000,- untuk warga negara asing dengan subsidair 2 hari kurungan.

Di sini warga yang terjaring juga dihimbau untuk selalu membawa identitas diri, terutama KTP sebagai tindakan preventif jika terjadi kecelakaan selain kemanfaatannya dalam berbagai hal sebagai tanda pengenal diri. Disdukcapil menyampaikan jika terdapat warga yang belum mempunyai KTP ataupun statusnya sudah kadaluarsa, maka mereka diminta untuk segera mengurus di kantor Disdukcapil setempat. 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Putusan Terbaru

Statistik Pengunjung

276935
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
411
287
3434
266800
13132
45304
276935
IP Anda : 54.164.198.240
2018-12-14 15:22